Wanita Saudi tidak lagi membutuhkan izin wali untuk menerima layanan resmi negara

160

JEDDAH: Wanita tidak diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari wali mereka atas layanan yang diberikan kepada mereka, “kecuali jika ada dasar hukum untuk permintaan ini sesuai dengan ketentuan Syariah Islam,” menurut keputusan kerajaan yang dikeluarkan oleh Raja Salman dan dilaporkan oleh harian lokal Okaz pada hari Kamis.

“Ini datang dengan perintah kerajaan kepada semua instansi pemerintah terkait, setelah menyetujui usulan yang diajukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Menteri untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia,” menurut keputusan kerajaan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan di situs mereka yang mengonfirmasi laporan Okaz, Presiden Komisi Hak Asasi Manusia Bandar bin Mohammed Al-Aiban mengatakan bahwa dia menyambut baik keputusan tersebut dan mengatakan bahwa ini mencerminkan kepedulian Raja Salman terhadap rakyatnya dan mewujudkan keprihatinannya untuk menyederhanakan prosedur bagi wanita yang merupakan setengah dari masyarakat Saudi. Dan yang merupakan mitra utama dalam pengembangan masyarakat.

Banyak pendukung pemberdayaan wanita Saudi memuji pengumuman tersebut, karena selama ini kaum perempuan di KSA membutuhkan persetujuan wali laki-laki dan dapat menimbulkan hambatan yang signifikan bagi perempuan.

“Ini (perwalian laki-laki) selalu menjadi hambatan bagi wanita dan merendahkan karena sayangnya beberapa wali menyalahgunakan wewenang mereka atas wanita dan mengambil keuntungan,” Maha Akeel, direktur informasi dan komunikasi publik untuk Organisasi Kerjasama Islam yang berbasis di Jeddah (OKI ), Kepada Arab News.

Keputusan ini adalah untuk mengakui hak seorang wanita “menjadi wali sendiri dan mengurus masalah resminya … tanpa perlu persetujuan wali,” tambahnya.
Menurut Komisi Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung telah meminta instansi terkait untuk meninjau kembali prosedur yang berlaku, Okaz melaporkan.

Mereka juga meminta untuk mencantumkan semua prosedur yang memerlukan persetujuan wali perempuan tersebut untuk menyelesaikan sebuah layanan dan memberikan penjelasan tentang dasar undang-undang untuk layanan tersebut dalam waktu tiga bulan sejak tanggal penerbitan perintah tersebut.

“Ini berarti perwalian laki-laki telah diangkat,” kata Suhaila Zain Al-Abideen, anggota senior Perhimpunan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Saudi kepada Arab News. Dia menambahkan itu berarti “undang-undang yang meminta wali laki-laki telah diubah.”
Dia menambahkan bahwa dia yakin bahwa layanan tersebut akan mencakup kemampuan perempuan untuk mandiri mewakili diri mereka di pengadilan serta untuk mengeluarkan dan memperbarui paspor dan bepergian ke luar negeri tanpa memerlukan izin wali.

“Hukum syariah tidak mengharuskan perwalian wanita karena kita sangat kompeten,” kata Al-Abideen.

Perintah baru tersbeut belum menjelaskan dan tidak menyatakan dalam keadaan apa seorang wanita harus atau tidak mendapatkan persetujuan wali untuk layanan yang diberikan kepadanya, kata advokat dan penulis wanita KSA, Abdullah Al-Alami.

Dewan Shoura dijadwalkan 9 Mei untuk mendiskusikan dan mempertimbangkan sebuah rekomendasi yang menuntut Kementerian Dalam Negeri mendukung ijin perempuan mengemudi.

Akeel dari OKI mengharapkan lebih banyak keputusan untuk memberdayakan perempuan. Dia memuji bahwa “keputusan tersebut termasuk mendidik dan meningkatkan kesadaran perempuan akan hak mereka.”
Dalam lima tahun terakhir, Arab Saudi telah menunjuk lebih banyak perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. Pada tahun 2011, almarhum Raja Abdullah memberi wanita hak untuk bergabung dengan Dewan Shoura dan hak untuk mencalonkan dan memberikan suara dalam pemilihan kota, yang menjadi kenyataan pada tahun 2015.
Pada tahun 2013, para wanita diangkat ke Dewan Shoura untuk pertama kalinya dan 30 telah menjadi anggota. Saat ini, representasi wanita Saudi di Shoura Council mencapai 20 persen.

Arab News

Berikan Tanggapan Anda...

comments