PM Turki Binali Yıldırım dan Raja Salman setuju akan berdiri bersama membela Palestina

141

Perdana Menteri Binali Yıldırım dan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz pada hari Senin sepakat untuk perlunya mengambil sikap bersama untuk melindungi hak-hak warga Palestina, menurut sumber-sumber perdana menteri.

PM Yıldırım bertemu Raja Salman Abdulaziz di ibukota Saudi Riyadh sebagai bagian dari kunjungan resmi ke negara tersebut. Keduanya membahas perjuangan Palestina dan persepsi di negara-negara Muslim.

Riyadh dan Ankara telah mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membalikkan kebijakan Washington yang selama ini selalu berhati-hati.

Dalam rapat tertutup selama satu jam, kedua pemimpin tersebut membahas pentingnya status Yerusalem, kata sumber tersebut dengan syarat untuk tidak disebut namanya.

Mereka juga sepakat bahwa negara-negara Muslim harus mengambil sikap bersama mengenai perlindungan hak-hak warga Palestina. Mereka mengatakan keputusan Majelis Umum PBB untuk menolak langkah A.S. di Yerusalem telah mengirim pesan yang kuat.

Pertemuan tersebut juga membahas hubungan bilateral serta hubungan historis dan agama yang mengakar antara Turki dan Arab Saudi.

Saudi Pers Agency (SPA) media resmi KSA mengatakan bahwa Raja Salman menerima Perdana Menteri Binali Yildirim di Riyadh dan membahas “sarana untuk meningkatkan hubungan dan perkembangan bilateral di wilayah ini,” tanpa memberikan rincian.

“Pentingnya status Yerusalem ditekankan dan bahwa seluruh dunia Islam harus bertindak dalam kesatuan untuk melindungi hak-hak saudara Palestina kita,” kata Yıldırım.

Perdana menteri juga bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman saat kunjungannya di Riyadh.

Pada 6 Desember, Presiden A.S. Donald Trump mengumumkan keputusannya, meski mendapat tentangan di seluruh dunia, untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan Washington dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Setelah keputusan tersebut, 193 anggota Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi di Yerusalem yang disepakati oleh mayoritas anggota, meminta AS untuk menarik pengakuannya atas kota tersebut sebagai ibukota Israel.

Sebanyak 128 anggota memilih menyetujui resolusi tersebut, sementara sembilan negara menolaknya dan 35 lainnya abstain. Dua puluh satu negara tidak memberikan suara.

Sejarah PBB tentang Palestina dimulai pada tahun 1947, setahun sebelum Israel didirikan. Sejak saat itu, PBB telah membuat hampir 100 resolusi dalam kaitannya dengan Palestina dan konfliknya dengan Israel, yang pertama merekomendasikan rencana pembagian pada tahun 1947 dengan Resolusi 181. PBB memilih untuk memberi Yerusalem status khusus karena termasuk kota suci bagi orang Yahudi, Kristen dan Muslim.

Daily Sabah

Berikan Tanggapan Anda...

comments

LEAVE A REPLY