Mursi menantang validitas persidangan di Kairo

167

Presiden sah Mesir, Muhamad Mursi, pemimpin pertama yang dipilih secara demokratis, menyatakan pada hari Ahad bahwa persidangan di pengadilan biasa tidak memiliki keabsahan hukum, karena dia masih menjadi presiden dan, karenanya, harus dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan konstitusi. Mursi digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2013 oleh Menteri Pertahanannya saat itu, Abdel Fattah Al-Sisi.

Dia memberikan pernyataan di Pengadilan Pidana Kairo, di mana sidang dengar pendapat pertamanya diadakan. Bersama dengan 21 terdakwa lainnya, dia dituduh “berkomunikasi dengan Hamas”.

“Dengan segala hormat,” jelas Mursi, “pengadilan tidak kompeten untuk menuntut saya.” Menurut sebuah laporan dari Anadolu Agency, kepala komite pembela, Abdel Moneim Abdel Maqsoud, menjelaskan bahwa presiden Mursi berpegang pada fakta bahwa Yurisdiksi pengadilan tidak sepadan dengan jabatannya sebagai presiden. “Faktanya, ada sistem tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dasar untuk pengadilan presiden.”

Ini mengacu pada Pasal 152 konstitusi 2012, yang diulangi pada konstitusi 2014. Ini menetapkan bahwa “Presiden Republik akan diadili oleh pengadilan khusus yang dipimpin oleh ketua Dewan Kehakiman Tertinggi (yang secara resmi bertanggung jawab atas pengelolaan urusan hakim), perwakilan senior kepala Mahkamah Agung (Komisi peradilan tertinggi di Mesir yang mengkhususkan pada konstitusionalitas undang-undang dan ketaatan mereka terhadap pasal-pasal Konstitusi) dan Dewan Negara (badan peradilan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan administratif antara individu dan badan pemerintahan negara) , Di samping dua kepala tertinggi pengadilan banding. Jaksa Agung adalah jaksa penuntut, dan jika salah satu hakim tidak dapat hadir, dia akan digantikan oleh siapapun yang diurutkan berdasar senioritas. ”

Kasus “komunikasi dengan Hamas” dimulai sejak 18 Desember 2013, ketika mantan Jaksa Agung Mesir Hisham Barakat memerintahkan agar Mursi dan 35 orang lainnya diadili. Tuduhan tersebut termasuk “melakukan kejahatan melakukan komunikasi dengan organisasi dan kelompok asing di luar negeri, seperti gerakan Hamas Palestina, Hizbullat Libanon dan Garda Revolusi Iran, untuk mempersiapkan operasi teroris di wilayah Mesir.” Para terdakwa menolak semua Dakwaan dan menganggap tuduhan bermotif politik.

Pengadilan Pidana Kairo mulai menggelar kasus tersebut pada tanggal 16 Februari 2014, mengeluarkan putusan pada tanggal 16 Juni, satu tahun setelahnya. Mursi dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, bersama Muhammad Badi, pemimpin Ikhwanul Muslimin, Saad Al-Katatni, mantan pemimpin parlemen dan 14 pejabat senior lainnya dari kelompok tersebut.

Pengadilan yang sama menjatuhkan hukuman pada 16 orang lainnya, termasuk wakil pemimpin Ikhwanul Muslimin, Khairat Al Shater, Mohamed Beltagy dan Ahmad Abd Al-Aaty. Dua lainnya dikirim ke penjara selama tujuh tahun.

Pengadilan Kasasi, pengadilan banding tertinggi Mesir, menerima banding Mursi terhadap hukuman tersebut, dan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ulang. Tiga belas terdakwa adalah buronan dan tidak berhak mengajukan banding atas hukuman tersebut.

Middle East Monitor

Berikan Tanggapan Anda...

comments

LEAVE A REPLY