Kenapa Tidak Ada KBRI di Palestina ?!

40

Beberapa hari kemarin di lini masa saya lewat potongan-potongan berita berisi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak negara-negara Islam untuk meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Israel. Itu sebenarnya adalah pernyataan lama, tapi kini banyak dibagikan kembali sebagai bahan kampanye. Bagi para pendukungnya, pernyataan itu dianggap heroik. Jokowi bahkan dianggap lebih pemberani daripada Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang membiarkan negaranya tetap membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, jika kita tahu sedikit mengenai praktik hubungan diplomatik Indonesia, Palestina, dan Israel, anggapan tadi sebenarnya menggelikan. Jika Anda menganggap pemerintahan Joko Widodo sangat heroik dalam isu Palestina, Anda mestinya bertanya: jika benar-benar mengakui kemerdekaan Palestina, kenapa pemerintah hingga kini belum juga membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Palestina?!

Ya, hingga hari ini Indonesia tidak memiliki KBRI di Palestina. Bahkan, kita juga tidak memiliki konsulat jenderal di sana. Duta Besar RI untuk Palestina selama ini “dirangkap” oleh Duta Besar RI untuk Yordania, yang berkantor di Amman. Sebagai gantinya, kita hanya memiliki Konsulat Jenderal Kehormatan di Palestina. Pejabatnya bukan orang Indonesia, tapi orang Palestina yang kita rekrut. Sebagai pembanding, negara-negara Islam lain memiliki kedutaan di Palestina!

Kenapa pemerintah kita tidak mau membuka KBRI, padahal katanya mengakui kemerdekaan bangsa Palestina, dan padahal negara-negara Islam lain, seperti Turki, misalnya, juga memiliki kedutaan di Palestina?!

Di sinilah letak persoalannya. Karena wilayah Palestina berada di bawah pendudukan Israel, maka kita hanya bisa membuka perwakilan diplomatik resmi di Palestina jika kita juga membuka perwakilan yang sama untuk Israel. Artinya, jika kita ingin membuka KBRI di Ramallah, yang kini menjadi ibukota administratif Palestina, maka kita juga harus membuka KBRI di Tel Aviv, ibukota Israel.

Jadi, jika kita menganggap negara Islam lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai negara “rendah” dan “tidak heroik”, berbeda dengan pemerintahan Jokowi yang heroik, maka anggapan itu perlu diperiksa kembali.

Negara-negara Islam lain membuka hubungan diplomatik dengan Israel bukan karena mereka menginginkannya, tak selalu begitu, melainkan hal itu menjadi konsekuensi logis saja dari perjanjian internasional jika negara mereka membuka hubungan diplomatik secara langsung dengan Palestina. Dalam konteks Turki, misalnya, karena Turki membuka kedutaan di Palestina, maka negara tersebut juga harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Suka atau tidak suka, demikianlah perjanjian internasional yang kini berlaku.

Bagaimana jika kita ingin mengakui kemerdekaan Palestina tapi tidak mengakui kedaulatan Israel? Bisa saja. Itulah yang dilakukan pemerintah Indonesia sejauh ini. Tapi konsekuensinya, karena kita tidak mau membuka perwakilan diplomatik untuk Israel, maka meskipun kita mengakui kemerdekaan Palestina, hingga kini kita tetap tidak bisa membuka perwakilan diplomatik di sana!

Mana yang lebih heroik dari dua pilihan tadi?! Saya kira secara proporsional keduanya sama saja.

Ketika tahun lalu Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel, dan berencana memindahkan kedutaan Amerika ke sana, negara-negara seperti Turki dan Libanon bisa segera meresponnya dengan memberikan ancaman serupa: melalui OKI (Organisai Konferensi Islam) mereka mendeklarasikan pengakuan Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina dan berencana akan memindahkan kedutaan mereka untuk Palestina ke Yerusalem Timur.

Turki memang bisa membuka kedutaan untuk Palestina di Yerusalem Timur karena negara tersebut memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara Pemerintah Indonesia, karena tidak pernah memiliki kantor perwakilan diplomatik yang berkedudukan di Palestina, mereka tidak bisa memberikan gertakan yang sama. Kita hanya bisa mengecam dan mengimbau kepada AS dan para sekutunya.

Apakah kecaman itu, baik kepada Trump tahun lalu, atau kemarin terhadap Perdana Menteri Australia Scott Morisson, menjadikan kita lebih heroik?! Tentu saja tidak. Selama ini template politik luar negeri kita terkait Palestina memang sudah begitu. Tak ada langkah maju yang berarti dari reaksi semacam itu.

Jadi, sebelum menganggap diri lebih heroik daripada negara-negara lain, ada baiknya kita memahami duduk perkara secara lebih jernih. Heroik itu boleh. Namun, jika tak bisa heroik, setidaknya proporsionalah.

Tulisan oleh: Tarli Nugroho
https://www.facebook.com/tarli.nugroho/posts/10157209482328606

Berikan Tanggapan Anda...

comments

LEAVE A REPLY