Hamas dan Turki: Antara mengangkat pengepungan dan gencatan senjata

1354

Pembicaraan telah berlangsung selama berbulan-bulan antara Turki dan Israel untuk mencapai kesepakatan pada tiga syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Turki pada Israel untuk memulihkan hubungan antara kedua negara. Ini adalah setelah serangan Israel 2010 terhadap Freedom Flotilla yang berlayar dari Turki dalam upaya untuk mengangkat pengepungan yang diberlakukan di Jalur Gaza sejak tahun 2006.

Setelah serangan itu, Turki menarik duta besarnya dan memberhentikan duta besar Israel di Ankara dan menolak untuk memulihkan hubungan dengan Israel sampai Israel meminta maaf kepada Turki. Israel meminta maaf setelah Presiden Amerika Barack Obama mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukannya pada tahun 2013.

Syarat kedua adalah untuk memberikan kompensasi pada keluarga 10 korban warga Turki dalam insisden mavi Marmara, dan kedua belah pihak menyepakati kompensasi dan siap untuk dilaksanakan. Adapun syarat ketiga, mengangkat pengepungan di Jalur Gaza, sebuah kesepakatan yang harus dicapai sebagai bagian dari pakta yang dapat digambarkan sebagai pembebasan ekonomi, karena berfokus pada terbukanya Jalur Gaza untuk membangun pelabuhan laut sehingga dapat berfungsi untuk mengimpor kebutuhan dasar, termasuk makanan, obat-obatan, perlengkapan konstruksi, dll

Meskipun perjanjian ini tercapai, namun belum diimplementasikan. Ini membuka pintu untuk spekulasi politik mengenai alasan di balik ini. Beberapa berspekulasi bahwa Al-Sisi dan Mahmoud Abbas adalah lawan terbesar dalam usaha mengangkat pengepungan di Jalur Gaza, khususnya bagi Turki. Jika pengepungan dihapuskan, maka pihak dari Gaza harus menyerahkan otoritas kepada Mahmoud Abbas dan butuh persetujuan Al-Sisi untuk ini; dan itu harus sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh Mahmoud Abbas dan Al-Sisi, bukan syarat dari  Turki atau warga Gaza yang terkepung. Beberapa spekulasi lain mengklaim bahwa Israel tidak setuju dengan syarat ketiga, yaitu bahwa Israel tidak setuju untuk mengangkat pengepungan di Gaza, dan bahwa mereka sepakat untuk mengurangi atau meringankan pengepungan, tetapi tidak mengijinkan pembangunan pelabuhan. Atau ada perselisihan mengenai lokasi pelabuhan, ukuran dan cara pengawasan.

Dalam konteks ini, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Institut Studi Keamanan Nasional dikaitkan dengan fakta bahwa Israel masih belum mengumumkan posisi resmi mengenai penerimaan tuntutan Turki untuk membangun pelabuhan laut di Jalur Gaza dengan sejumlah pertimbangan yang terkait dengan kepentingan pemain lain di daerah tersebut, terutama Mesir dan PA, yang menolak pembangunan pelabuhan, serta masalah keamanan. Ini berarti bahwa posisi Israel tentang pelabuhan sama dengan Mahmoud Abbas dan Al-Sisi, dan bahwa itu bukan murni sikap Israel saja.

Ada juga yang mengatakan bahwa beberapa pejabat dalam otoritas Israel sendiri dan dalam institusi militer Israel menyerukan perjanjian untuk membangun pelabuhan laut di Gaza, termasuk pernyataan yang dibuat oleh Menteri Perumahan dan Pembangunan, Yoav Galant, yang menyatakan dukungannya untuk ide yang diusulkan oleh Menteri Komunikasi, Yisrael Katz, mengenai pembangunan pelabuhan di Gaza, untuk menghindari pecahnya konfrontasi militer baru dengan Hamas.

Laporan Israel menunjukkan bahwa otoritas Israel belum memutuskan untuk menyetujui pembangunan pelabuhan, tetapi setuju untuk terlibat dalam negosiasi baru tentang masalah ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa laporan tersebut berisi proposal kepada otoritas Israel yang menunjukkan dua alternatif:

Pertama, memungkinkan pembangunan pelabuhan di dalam Kota Gaza, baik di pantai Gaza atau di laut.

Kedua, memungkinkan pembangunan pelabuhan, tapi tidak di dalam Gaza, tapi di kota Mesir El Arish atau di pelabuhan Ashdod, dengan dermaga terpisah untuk barang yang masuk menuju Gaza.

Laporan lain mengatakan bahwa beberapa pejabat Israel penasehat Netanyahu menyarankan untuk tidak menandatangani perjanjian dengan Turki untuk menormalkan hubungan politik antara kedua negara pada saat ini karena mereka menilai Turki membutuhkan Israel untuk meringankan beban Turki setelah sengketa dengan Rusia. Mereka juga mengatakan bahwa Turki sedang mencari cara mengurangi efek dari sanksi Rusia dengan membuka saluran politik dan internasional dengan Israel. Laporan ini menyatakan bahwa Vladimir Putin secara pribadi tidak senang dengan pemulihan hubungan Turki-Israel pada saat ini, dan bahwa posisi Rusia adalah salah satu faktor yang menunda kesepakatan Turki-Israel. Sehingga ada faktor lokal, regional, dan pertimbangan internasional menghambat pencabutan pengepungan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Israel merespon tekanan dari Al-Sisi, Putin dan Abbas, bahkan jika hal itu berakibat pada penundaan dalam memulihkan hubungan dengan Turki.

Sebuah laporan Israel menyimpulkan bahwa keputusan pemerintah Israel mengenai pembentukan pelabuhan harus memperhitungkan tiga pertimbangan:

Pembangunan pelabuhan akan menyediakan kebutuhan mendesak bagi pihak Hamas dan warga Gaza untuk arus barang, kebebasan gerak warga keluar masuk Jalur Gaza, jika pelabuhan tidak menjadi persimpangan lain yang dikendalikan oleh Israel.

Pelabuhan harus memperhitungkan masalah keamanan Mesir dan Israel. Dalam hal pihak ketiga yang akan memantau pelabuhan, harus dipasok dengan peralatan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mencegah penyelundupan senjata dan barang yang dapat digunakan untuk tujuan lain.

Pembangunan pelabuhan harus menyertakan tingkat pemahaman diplomatik antara aparat terkait di daerah, dan perjanjian pelabuhan harus menyertakan gencatan senjata jangka panjang antara Israel dan Hamas.

Membaca ini menunjukkan bahwa laporan Israel bertujuan untuk membimbing opini publik Israel, pertama dan terutama, dan mereka juga berusaha untuk memandu kebijakan Israel.

Sementara itu, kita menemukan wacana lain dari pihak yang berfokus pada hal negatif dan mengkritik posisi Turki, bukannya memberikan masukan positif, umpan balik agar pemerintah Turki mampu mendapatkan keuntungan dari kesepakatan dengan Israel secara politik. Jika kita menemukan satu laporan tentang Turki yang berbicara tentang perlunya memperbaiki hubungan dengan Israel secara politis untuk mengurangi efek dari sanksi Rusia, untuk membuka pasar baru bagi perusahaan Turki, atau untuk menempatkan hubungan Turki-Israel sebagai penyeimbang hubungan Turki- Arab, kita akan menemukan orang-orang yang meragukan semua ini dan menafsirkan kontradiksi, pengkhianatan, atau hal-hal negatif lainnya. Namun, mereka tidak mempertimbangkan pihak yang berdiri melawan Turki, tekanan regional dan internasional untuk menundukkan Turki, atau posisi politiknya yang memberikan dukungan pada Palestina di tengah pengabaian sebagian besar negara Arab, yang menyebabkan rakyat Palestina menderita di bawah pendudukan dan pengepungan.

Laporan Israel bertujuan untuk memastikan manfaat dari mengangkat pengepungan tidak terbatas hanya memiliki hubungan politik dengan Turki, tetapi juga harus mencakup perjanjian perdamaian dengan Palestina. Jika mereka tidak dapat mencapai perjanjian damai, maka setidaknya, mereka bisa membangun gencatan senjata jangka panjang dengan Hamas. Apakah kita melihat ada pihak lain yang menyediakan visi politik seperti Turki yang secara bersamaan bertujuan untuk menjaga kepentingan warga Arab dan Turki  ?

Oleh :Muhammad Zahid Gul – Middle East Monitor

Berikan Tanggapan Anda...

comments

LEAVE A REPLY