DK PBB menggelar voting untuk mengakhiri pemukiman Israel

716

Dewan Keamanan PBB melakukan voting hari Jumat pada resolusi yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel setelah empat anggota dewan memberikan desakan sehari setelah Mesir menarik diri di bawah tekanan dari Israel dan Presiden AS terpilih Donald Trump.

Selandia Baru, Malaysia, Venezuela dan Senegal, adalah pendukung dari rancangan resolusi, telah meminta voting, yang kemungkinan berlangsung pukul 20.00.

15 Anggota Dewan sedianya melakukan voting kemarin dan pejabat Barat mengatakan Amerika Serikat diharapkan untuk memungkinkan rancangan resolusi untuk diadopsi, berseberangan dengan praktek AS yang melindungi tindakan Israel.

Selandia Baru, Malaysia, Venezuela dan Senegal mengatakan kepada Mesir kemarin malam bahwa jika Kairo tidak memperjelas posisinya, maka mereka memiliki hak untuk “melanjutkan voting ASAP secepatnya”.

Mesir, sebagai anggota Dewan Keamanan secara resmi mengundurkan diri dari pembahasan, yang memungkinkan empat negara untuk menyerukan voting, kata para diplomat.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Trump menyerukan Amerika Serikat untuk memveto rancangan resolusi.

Juru bicara Trump Sean Spicer mengatakan presiden terpilih Partai Republik telah berbicara dengan Netanyahu dan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi tentang tindakan atas apa yang diusulkan Dewan Keamanan.

Rancangan resolusi akan menuntut Israel “segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur” dan mengatakan pembentukan permukiman oleh Israel menjadi “tidak ada validitas hukum dan merupakan pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional.”

Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Perancis, Rusia, Inggris atau China yang akan diadopsi.

Palestina menuntut negara merdeka di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur – daerah yang direbut Israel dalam perang 1967. Sebagian besar negara dan PBB melihat permukiman Tepi Barat Israel sebagai hal ilegal dan hambatan bagi perdamaian.

Middle East Monitor

Berikan Tanggapan Anda...

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY