Di Balik ‘Manuver’ Israel Melarang Wisatawan Berpaspor Indonesia

128

Pemerintah Israel melarang seluruh wisatawan berpaspor Indonesia untuk memasuki ‘negaranya’ per 9 Juni 2018. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang datang secara perorangan maupun rombongan, meskipun sudah memiliki visa. Namun, hal ini tidak berlaku bagi mereka yang telah dijadwalkan mengunjungi ‘negara’ tersebut sebelum tanggal yang telah ditetapkan.

Kebijakan ini disebut sebagai tindakan balasan atas pelarangan warga Israel berkunjung ke Indonesia setelah kekerasan yang dilakukan tentara Israel kepada warga Palestina.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly membenarkan bahwa pemerintah Indonesia melarang warga Israel mengunjungi Indonesia, seperti dilansir Anadolu. Menurutnya setiap negara memiliki kewenangan untuk menolak dan menerima visa.

Belum jelas apakah hal tersebut merupakan satu-satunya alasan bagi Israel mengeluarkan kebijakan demikian. Pihak terkait belum memberikan keterangan lebih lanjut. Yang jelas, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, jika melihat data dari polling BBC pada tahun 2014, wajar saja jika Israel mengeluarkan kebijakan semacam itu. Bahwa ternyata 75% responden Indonesia memandang Israel secara negatif. Ditambah fakta bahwa masyarakat Indonesia kerap menggelar aksi-aksi demonstrasi dalam mendukung Palestina.

Kebijakan Israel ini menimbulkan tanda tanya. Mengapa mereka senekat itu? Pasalnya, dengan adanya pelarangan ini dapat dipastikan mereka akan kehilangan pemasukan dari visa wisatawan Indonesia yang berkunjung.

Padahal puluhan ribu wisatawan Indonesia berkunjung ke ‘Israel’ setiap tahunnya dan jumlahnya konsisten mengalami peningkatan, sebagaimana dikutip dari situs berita Israel Ynetnews.com.

Namun, sepertinya wajar-wajar saja Israel mengabaikan visa wisatawan asal Indonesia. Mengingat bahwa untuk berkunjung ke sana, wisatawan Indonesia cukup membayar aplikasi yang murah, yaitu senilai US$35 atau Rp. 484.000 jika mengurusnya melalui Kedubes Israel di negara ketiga seperti Singapura.

Hal ini diperkuat dengan munculnya fakta bahwa Indonesia dan Israel memiliki hubungan bisnis yang sangat menjanjikan. Dilansir The Times of Israel, Ketua Asosiasi Perdagangan Luar Negeri (FTA) Kementerian Ekonomi Israel, Ohad Cohen menyatakan bahwa Indonesia dan Israel adalah mitra bisnis jangka panjang dengan nilai perdagangan mencapai ratusan juta dolar per tahun.

Bahkan, sebuah situs berita Timur Tengah, Middle East Monitor memberitakan: “Pada tahun 2015, Kementerian Ekonomi Israel melaporkan peningkatan yang signifikan dalam perdagangan antara kedua negara yang mencapai US$500 juta per tahun. Ekspor utama Indonesia ke Israel termasuk bahan mentah seperti plastik, kayu, batu bara, tekstil dan minyak sawit.”

US$500 juta per tahun? Jumlah yang fantastis! Kalau demikian, penolakan visa wisatawan Indonesia sepertinya memang hal yang remeh bagi Israel.

Masalah ini menuai respon yang beragam dari publik. Sebagian merasa biasa-biasa saja. Sebagian lain merasa sangat dirugikan dengan adanya pelarangan ini. Terutama mereka yang sering dan ingin melakukan wisata rohani ke Yerusalem dan sekitarnya. Baik itu umat Islam maupun Nasrani. Yerusalem disebut sebagai kota suci bagi kedua agama tersebut.

Namun, ada hal yang tidak boleh luput dari perhatian kita bahwa kebijakan Israel ini telah menimbulkan gesekan yang cukup besar di kalangan warganet Indonesia. Di kolom komentar sebuah situs berita misalnya, terjadi perdebatan yang panas antarumat beragama terkait hal ini.

Ada yang menyebut salah satu penyebabnya karena paham ‘radikalisme’ sedang berkembang di Indonesia. Bahkan ada yang menyebut bahwa pelarangan ini adalah dampak dari ulah (aksi—red.) sebuah mayoritas di Indonesia.

Kalau ditelusuri lebih dalam, apa yang menjadi akar dari semua permasalahan ini? Ya, masalah penjajahan Palestina oleh Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Andaikata Palestina merdeka, sepertinya kasus-kasus pelarangan dan penolakan visa semacam ini akan menjadi suatu hal yang mustahil terjadi. Pasalnya, apabila melihat sejarahnya dan disepakati bahwa Israel adalah penjajah, mereka tidak memiliki otoritas untuk membuat kebijakan semacam itu.

Pasukan tentara Israel memang kerap melakukan tindakan represif terhadap rakyat Palestina. Bahkan PBB menyebut Israel sebagai “Penjahat Perang” karena banyak melakukan tindak kekerasan yang melanggar HAM.

Sebagai contoh dalam peringatan 70 tahun hari Nakbah pada 15 Mei 2018 lalu. Hari Nakbah adalah hari peringatan terusirnya masyarakat Palestina dari negerinya sekaligus hari berdirinya Israel pada 15 Mei 1948. Dalam aksi yang berlangsung selama tujuh pekan ini, 109 masyarakat Palestina gugur dan 12.000 orang lainnya luka-luka di tangan tentara Israel.

Baru-baru ini publik juga dikagetkan dengan kabar tertembaknya seorang relawan medis Palestina pada aksi protes yang digelar pada Jumat (1/6). Razan Najjar, gadis berusia 21 tahun itu gugur setelah peluru seorang penembak jitu Israel bersarang di dadanya. Padahal berdasarkan Konvensi Jenewa, tim medis bukan bagian dari kekuatan tempur sehingga dilarang untuk menyerang mereka.

Respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan Israel ini cukup melegakan. “Penolakan visa WNI ini merupakan konsekuensi, dalam kaitan Indonesia yang juga pernah menolak visa warga Israel, dan Indonesia sampai sekarang masih konsisten mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Taufik Kurniawan selaku Wakil Ketua DPR RI di Jakarta, Ahad (3/6) seperti yang dilansir Republika.

Namun, untuk mewujudkan amanah besar UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, apakah langkah pemerintah Indonesia ini sudah cukup? Fakta bahwa Indonesia masih menjalin hubungan ekonomi bernilai triliyunan rupiah dengan Israel masih cukup menyakitkan untuk diterima.

Penulis : Astriva N Harahap

Berikan Tanggapan Anda...

comments

LEAVE A REPLY